Morowali, NewsOne.id – Forum Masyarakat Kawasan Investasi (FMKI) Morowali mendesak pengendalian debu batu bara BTIIG melalui langkah konkret dan pemeriksaan kesehatan warga. Organisasi ini juga meminta masyarakat menunggu hasil uji sampel Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelum menarik kesimpulan.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FMKI Morowali, Ramadhan Ponga, mengatakan DLH telah mengambil sampel untuk pemeriksaan. Karena itu, ia mengajak masyarakat bersabar menunggu hasil pengujian tersebut.
“Terkait debu, DLH sudah melakukan uji sampel sehingga kita perlu bersabar menunggu hasilnya. Aksi sebagian massa yang mengatasnamakan masyarakat kawasan jangan sampai ada unsur politisasi kepentingan,” ujar Ramadhan, Jumat (23/10/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan pihak tertentu memanfaatkan persoalan lingkungan untuk kepentingannya sendiri.
FMKI Desak Pengendalian Debu Batu Bara BTIIG
FMKI meminta PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) menjaga konsistensi penyiraman di area pembongkaran batu bara. Langkah ini bertujuan mengurangi penyebaran debu selama kegiatan berlangsung.
Selain penyiraman, FMKI mendesak perusahaan menyediakan alat pengendali debu. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan upaya pengendalian yang lebih terarah.
FMKI menilai penanganan persoalan lingkungan perlu mencakup pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, organisasi tersebut meminta perusahaan bersama Pemerintah Kabupaten Morowali memeriksa kesehatan warga di kawasan lingkar industri secara berkala.
Pemeriksaan kesehatan dapat membantu tenaga medis memantau kondisi warga. Namun, penilaian mengenai dampak debu terhadap kesehatan tetap memerlukan pemeriksaan medis dan data lingkungan yang memadai.
FMKI Tolak Kompensasi Uang sebagai Solusi Utama
FMKI mendukung mediasi yang melibatkan perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Morowali. Meski demikian, organisasi tersebut menolak kompensasi finansial sebagai solusi utama persoalan debu batu bara BTIIG.
Ketua Departemen Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup FMKI Morowali, Albar, menegaskan bahwa kompensasi tidak boleh menggantikan penanganan persoalan lingkungan.
“Solusi kompensasi terhadap persoalan debu batu bara sama saja menukar nyawa masyarakat dengan uang,” tegas Albar.
Karena itu, FMKI meminta seluruh pihak menggunakan forum mediasi untuk membahas pengendalian debu, pemeriksaan kesehatan, serta langkah penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Hasil Uji DLH Menjadi Dasar Tindak Lanjut Dampak Debu Batu Bara BTIIG
Ramadhan Ponga meminta masyarakat menunggu hasil pengujian sampel DLH sebelum menyimpulkan kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri. Hasil tersebut dapat membantu para pihak menentukan tindak lanjut sesuai temuan pemeriksaan.
Namun, pengujian sampel lingkungan dan pemeriksaan kesehatan warga memiliki fungsi berbeda. Keduanya perlu mendukung penilaian yang lebih menyeluruh terhadap persoalan debu batu bara BTIIG.
FMKI juga mendukung langkah pengelolaan lingkungan di Kawasan Industri Huabao. Organisasi ini menegaskan bahwa perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu membahas upaya pengendalian secara terbuka.
Pada akhirnya, penanganan persoalan debu membutuhkan langkah nyata, pemantauan lingkungan, dan perhatian terhadap kesehatan warga. Hasil pengujian DLH serta pemeriksaan kesehatan dapat menjadi dasar penting untuk menentukan langkah berikutnya.
