Morowali, NewsOne.id — FNPBI Morowali serbu FreeNow Food dengan membawa sejumlah tuntutan ketenagakerjaan di perusahaan bernama PT FreeNow Food Industry, kawasan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), Morowali, Sulawesi Tengah itu.
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Morowali menyampaikan tuntutan tersebut melalui aksi unjuk rasa, Selasa (29/9/2026).
Aktivis buruh sekaligus Wakil Ketua FNPBI Sulawesi Tengah, Mohammad Rizal Nasir, memimpin langsung aksi tersebut.
FNPBI menyoroti empat isu utama dalam hubungan industrial perusahaan. Isu itu meliputi alih daya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), peraturan perusahaan, serta pemenuhan hak pekerja.
FNPBI Morowali Serbu FreeNow Food Industry Soroti Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya
FNPBI menempatkan penggunaan tenaga kerja alih daya sebagai salah satu tuntutan utama.
Organisasi buruh itu meminta perusahaan mengevaluasi penempatan pekerja alih daya pada proses produksi.
Menurut FNPBI, perusahaan perlu memastikan setiap penggunaan alih daya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengatur secara khusus pekerjaan alih daya. Aturan tersebut membatasi pekerjaan alih daya pada jenis dan bidang tertentu.
Kategorinya mencakup layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, serta pengamanan.
Selain itu, regulasi tersebut mencakup pengemudi dan angkutan pekerja atau buruh.
Aturan itu juga mencakup layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang sektor tertentu.
Karena itu, FNPBI meminta perusahaan mencocokkan praktik di lapangan dengan ketentuan tersebut.
Pemeriksaan itu perlu melihat jenis pekerjaan, fungsi pekerjaan, serta perjanjian yang berlaku. Dengan demikian, status pekerja tidak menjadi satu-satunya dasar penilaian.
FNPBI Morowali Serbu FreeNow Food Industry: K3 Menjadi Perhatian
Selain alih daya, FNPBI menyoroti keselamatan dan kesehatan kerja. Organisasi buruh itu meminta perusahaan memperkuat penerapan standar K3.
FNPBI juga meminta perusahaan menghentikan praktik yang berpotensi membahayakan pekerja.
Bagi organisasi tersebut, K3 harus menjadi bagian utama dalam proses produksi. Setiap aktivitas kerja membutuhkan pengendalian risiko yang jelas dan terukur.
Selain itu, pekerja membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan karakter pekerjaan.
FNPBI juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Langkah itu penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban sesuai aturan.
FNPBI Minta Aturan Perusahaan Lebih Jelas
FNPBI kemudian menyoroti aturan internal yang mengatur hubungan kerja. Organisasi tersebut meminta perusahaan menghadirkan aturan yang jelas dan transparan.
Aturan itu juga harus memberikan kepastian bagi pekerja dan perusahaan. Kejelasan aturan dapat mengurangi perbedaan tafsir dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Karena itu, FNPBI meminta perusahaan memenuhi seluruh hak normatif pekerja. Hak tersebut mencakup upah, tunjangan, waktu kerja, lembur, istirahat, dan cuti.
Selain itu, pekerja memiliki hak atas jaminan sosial dan perlindungan K3. Pekerja alih daya juga membutuhkan perlindungan hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Industri Kelapa Membawa Tantangan Hubungan Industrial
PT FreeNow Food Industry mulai beroperasi di IHIP pada 7 September 2026. Perusahaan tersebut mengembangkan industri pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali.
Huabao Indonesia menyebut fasilitas tersebut berdiri di atas lahan 7,37 hektare. Fasilitas itu mengembangkan berbagai produk berbahan baku kelapa.
Produk tersebut antara lain santan, konsentrat air kelapa, minyak kelapa, dan arang tempurung.
Skala industri tersebut membuat isu ketenagakerjaan ikut menjadi perhatian. Sebab, investasi besar membutuhkan tata kelola hubungan industrial yang sejalan.
Pertumbuhan produksi juga membutuhkan kepastian hak dan perlindungan bagi pekerja.
Dengan demikian, keberhasilan industri tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi.
Kualitas hubungan industrial juga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan perusahaan.
FNPBI Dorong Dialog dan Pengawasan
FNPBI tidak hanya menyampaikan tuntutan melalui aksi massa. Organisasi buruh tersebut juga mendorong dialog antara perusahaan dan pekerja.
Forum dialog dapat membahas setiap tuntutan berdasarkan data dan ketentuan hukum.
Cara itu juga dapat mencegah persoalan berkembang menjadi sengketa hubungan industrial.
Di sisi lain, FNPBI meminta pemerintah menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan. Pengawasan terutama menyangkut alih daya, K3, dan pemenuhan hak normatif.
Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan memahami dan menjalankan regulasi terbaru.
Permenaker 7/2026 sendiri mengatur mekanisme pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. FNPBI Morowali menilai kepastian hukum harus menjadi dasar penyelesaian persoalan.
Transparansi juga diperlukan agar pekerja memahami hak dan kewajibannya. Pada saat yang sama, perusahaan membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.
Karena itu, FNPBI Morowali serbu FreeNow Food membawa isu yang lebih luas. Persoalan tersebut menyentuh hubungan antara ekspansi industri dan perlindungan pekerja.
Morowali kini tidak hanya menghadapi pertumbuhan industri mineral. Kawasan itu juga mulai mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditas pangan. Kehadiran industri baru memperbesar kebutuhan terhadap tata kelola tenaga kerja.
Pada akhirnya, FNPBI Morowali serbu FreeNow Food meminta perusahaan memperhatikan aspek tersebut.
FNPBI Morowali menyatakan akan mengawal tindak lanjut atas tuntutan mereka.
Organisasi itu juga akan memantau perkembangan hubungan industrial di PT FreeNow Food Industry.
