JENEPONTO – Sinergi antara Polri dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus diperkuat dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa. Salah satunya melalui pendampingan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Kampala, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 10.30 WITA itu mendapat pengawalan langsung dari Bhabinkamtibmas Desa Kampala, Aiptu Sappewali,
Dalam kegiatan Door to Door System (DDS), Aiptu Sappewali mendampingi Tim Verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Jeneponto yang dipimpin Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Saharuddin, bersama jajaran stafnya.
Pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta tepat sasaran demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolres Jeneponto, AKBP Haryo Basuki, mengatakan kehadiran personel Polri dalam kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bentuk dukungan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.
“Polri hadir untuk memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses monitoring berlangsung,” ujarnya.
Selain melakukan pengamanan, Aiptu Sappewali juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada perangkat desa. Ia mengingatkan agar aparat desa aktif mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, mengingat cuaca panas yang disertai angin kencang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah dalam jumlah besar tanpa pengawasan. Kondisi cuaca saat ini sangat rawan menimbulkan kebakaran yang dapat membahayakan lingkungan maupun permukiman warga,” kata Aiptu Sappewali.
Seluruh rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Desa di Desa Kampala berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga selesai. Pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kepolisian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
