LABUSEL, NewsOne.id – Perjalanan Kadis Kesehatan Labusel bersama sejumlah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapus) ke Bali menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Perjalanan dinas itu dipertanyakan publik karena dinilai kurang tepat, terlebih instansi tersebut tengah diterpa isu dugaan pungutan liar (pungli) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tenaga medis anggaran 2026 yang mulai terkuak.
Berdasarkan informasi dihimpun, rombongan telah bertolak ke Bali hingga sampai saat ini diketahui masih disana. Kabarnya, perjalanan itu diduga dalam rangka agenda dinas yakni bimtek. Namun, keberangkatan melibatkan pucuk pimpinan dan para kepala fungsional pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat serta mengganggu optimalisasi pelayanan publik di daerah.
Kritik pedas salah satunya datang dari kalangan aktivis dan praktisi hukum setempat. Mereka menyayangkan sikap defensif dan terkesan “tutup mata” dari pihak kedinasan di tengah bergulirnya isu pemotongan dana BOK tenaga kesehatan.
“Sangat kita sayangkan. Di saat masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana BOK yang diduga disunat, para pejabatnya malah memboyong Kepala Puskesmas perjalanan dinas ke Bali. Ini menunjukkan ketidakpekaan sosial terhadap kondisi daerah,” ujar salah seorang tokoh pemuda Labusel yang enggan disebutkan namanya pada Kamis (29/10).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Labusel dan Sekda Labusel mengenai urgensi, hasil, maupun sumber anggaran yang digunakan untuk membiayai keberangkatan rombongan tersebut ke Pulau Dewata.
Disatu sisi, upaya konfirmasi yang dilayangkan oleh awak media kepada Kadis Kesehatan Labusel Fernando Manik pada, Kamis (29/10) melalui pesan singkat Whatsapp belum mendapatkan respons terkait agenda itu. Terlebih, informasinya, kadis kesehatan turut bersama istrinya terbang ke Bali.
Disisi lain, Kepala Puskesmas Aek Goti Dr Triana yang juga diketahui berada di Bali saat dilakukan konfirmasi guna memberikan keterangan agenda perjalanan dinas itu, juga tidak memberikan respon pertanyaan wartawan. Ditengah efisiensi anggaran Dinkes Labusel malah diduga menghabiskan biaya perjalanan.
Hal yang sama juga tak mendapatkan informasi, saat Sekretaris Daerah (Sekda) Labusel M Reza Pahlevi Nasution, S.STP, M.AP dikonfirmasi terkait perjalanan dinas itu, tidak memberikan keterangan yang diharapkan wartawan demi bertujuan dalam pemberitaan yang berimbang.
Untuk itu, publik mendesak agar Bupati Labusel dan aparat penegak hukum bahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera turun tangan untuk mengusut tuntas, baik terkait kebenaran dugaan isu pungli Dana BOK nakes maupun efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan dinas tersebut.
Dimana, adanya dugaan pemungutan liar Dana BOK yang dilakukan Kepala Puskesmas itu diduga diperintahkan kadis kesehatan dengan modus jatah bulanan bupati. Nama bupati diduga kuat disebut guna sebagai alasan agar para tenaga kesehatan tidak keberatan demi keuntungan pribadi Fernando Manik.
Sebelum diketahui Berada di Bali pada Kamis 29 Oktober 2026. Kadis Kesehatan Labusel yang merupakan dokter forensik itu sempat berupaya bertemu wartawan disalah satu warkop di Kota Rantauprapat pada Rabu, (21/10). Dalam pertemuan itu Fernando Manik meminta agar wartawan menghapus semua pemberitaan yang sudah ditayangkan.
Tak hanya itu saja, orang nomor satu di Dinas Kesehatan Labusel tersebut juga meminta agar jurnalist membocorkan narasumber yang memberikan informasi terkait pemotongan dana BOK tersebut. Namun tak segampang itu, dalam melakukan fungsi control sosial wartawan harus mengedepankan kode etik dengan merahasiakan sumber informasi.
“Maaf ya dek kemarin abang sakit, inilah baru bisa ketemu. Boleh abang tau siapa yang memberikan atau bocorkan informasi itu, gak papa kita aja yang tau ini. Jagalah Labusel dek,” ucapnya kepada wartawan.
Kemudian, kadis kesehatan yang resmi menjabat setelah dilantik oleh Bupati Labusel Fery Syahputra Simatupang pada Juni 2026 tersebut turut meminta wartawan menarik pesan konfirmasi kepada Sekda Labusel dan Kepala Puskesmas Aek Goti. Ia juga berdalih mempertanyakan realisasi Dana BOK di bulan berapa yang dilakukan pemotongan. .
“Udah jumpa kitakan, minta maaf sebelumnya karena gak respon kemarin. Tareklah pesan sama Sekda dan Kapus Aek Goti. Udah pening taulah dia perempuan. Bulan berapa yang dipotong, abang diangkat Bupati bulan Juni karena menang lelang ditareknya abang” jelas Kadis Kesehatan Labusel
Diberitakan sebelumnya, dugaan adanya pungutan liar (Pungli) terkait Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tenaga medis pada tahun 2026 di Dinkes Labusel kian menjadi sorotan publik. Nama Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang turut disebut dalam kasus dugaan pungli BOK. Bupati diduga menerima aliran dana melalui kadis kesehatan.
Kasus ini mulai mencuat di Puskesmas Aek Goti Labusel. Dimana, seorang oknum Kepala Puskesmas (Kapus) dr Triana yang diduga melakukan pemotongan hak milik tenaga kesehatan dari Dana BOK untuk nakes yang bekerja di Puskesmas Aek Goti. Tak hanya itu, dugaan pungli ini diduga kuat dilakukan seluruh pimpinan Kepala Puskesmas atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Labusel.
Adapun modusnya, Kadis Kesehatan Labusel dr M. Fernando Manik yang diduga memerintahkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pengutipan iuran dari dana BOK nakes di Dinkes Labusel. Besaran pemotongan 50 % sampai 70% nantinya diduga akan diserahkan kadinkes untuk jatah bulanan Bupati Labusel.
Informasi dugaan pungli dalam berita sebelumnya yakni, adanya masyarakat Anti Korupsi (Makar) meminta Kejaksaan Negeri Sumatera Utara (Kejati Sumut) agar segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Labusel yang diduga memerintahkan setiap Kepala Puskesmas (Kapus) mengutip iuran seluruh pegawai untuk jatah Bupati setiap bulannya.
“Kami meminta agar Kejatisu memeriksa Kadis Kesehatan Labusel dr. Muhammad Fernando Manik diduga yang memerintah Kapus melakukan pemotongan per tenaga kesehatan “ kata salah seorang masyarakat pada, Senin (19/10).
Masyarakat menyebutkan, terjadi pengutipan sepihak itu membuat sejumlah staf medis merasa keberatan. Pasalnya, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan adalah ,hak bagi pegawai diduga dipotong berkisar 50% hingga mencapai 70%.
“Kadis Kesehatan Labusel dinilai pungli, karena staf tenaga kesehatan keberatan atas pemotongan hak mereka hingga 70℅. Kalau benar perintah Bupati maka turut diperiksa,” sebutnya.
Pemotongan dana BOK pegawai merupakan pungutan yang dilakukan setiap pimpinan Puskesmas terhadap staf tenaga kesehatan. Hal ini berbeda, dugaan pungli tersebut bukanlah setoran rutin atau bulanan oknum Kapus kepada Kepala Dinas Kesehatan Labusel.
Disatu sisi, Kepala Puskesmas Aek Goti Dr Triana saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (21/10) tidak memberikan keterangan terkait dugaan pungli yang diduga dilakukannya.
Disisi lain, upaya konfirmasi wartawan kepada Kadinkes Labusel dr M. Fernando Manik demi memastikan kebenaran informasi akurat yang bertujuan pemberitaan berimbang, namun sayangnya, oknum kadis kesehatan itu tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, M Reza Pahlevi Nasution, S.STP, M.AP saat diberikan informasiM Reza Pahlevi Nasution, S.STP, M.AP saat diberikan informasi sekaligus konfirmasi wartawan pada Rabu (21/10) mengatakan, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan.
“Terimakasih informasinya bang,” jawab Sekda Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Pesan Whatsapp. (Tim/Redaksi)
